Tim pengawas BBM stagnan
SAMPIT – Ketua bidang pengawasan evaluasi distribusi bahan bakar minyak (BMM) Juliansyah mengakui stagnan tim pengawasan BBM kesejumlah SPBU yang dibentuk Bupati Kotim 24 Mei lalu terkendala dana operasional.
Dia mengatakan, hingga kini pihaknya tidak bisa menjalankan tugas yang telah diberikan surat Keputusan (SK) oleh Bupati Kotim untuk mengawasi dan melakukan evaluasi pendistribusian BBM di Kabupaten Kotim. “Dana operasional belum ada,” katanya kepada Radar Sampit diruang kerjanya kemarin (28/7).
Dana operasional yang dibutuhkan memang cukup besar sekitar Rp50 juta melalui anggaran APBD Kotim. Akan tetapi, hingga sekarang belum direalisasikan. “Kami sudah mengajukan besaran dana yang akan digunakan untuk biaya operasional tetapi belum direspon. Dan nanti akan kami ajukan langsung melalui Bupati,” ujarnya.
Sebelumnya, lanjut Juliansyah, pihaknya telah mengajukan proposal dalam anggaran perubahaan karena memang tidak ada dana pihaknya akan meminta langsung kepada Bupati Kotim. “Pendanaan kami akan minta langsung ke Bupati Kotim semoga saja direspon,” tandasnya.
Sedangkan mengenai tugas dilapangan, tambahnya, pihaknya belum bisa turun kelapangan karena terkendala dana operasional sehingga harus menunggu sampai dikucurkan. “Bagaimana mungkin tanpa dana untuk turun kelapangan. Ya, paling tidak untuk uang minum segelas minerallah,” celetuknya.
Apa saja tugas para tim pengawas BBM ini? Dengan cepat Juliansyah menjelaskan, pihaknya hanya sekedar melakukan pengawasan misalnya, mencatat keluar masuknya truk pada saat mengisi ke SPBU, menyusun dokument hingga mengawasi pihak SPBU yang menjual minyak kejerigen. “Setelah melakukan pengawasan kemudian melakukan evaluasi setelah itu disampaikan kepada Bupati Kotim untuk ditindaklanjuti,” paparnya.
Mengenai lamanya pengawasan hingga evaluasi Juliansyah tidak bisa memprediksikan karena menyesuaikan dengan keadaan dilapangan. “Sampai keadaan kembali normal, tugas ini akan kami hentikan,” tegasnya.
Dia berharap, pemkab bisa merealisasikan dana operasional tim pengawasan BBM ini karena masyarakat sudah lama menunggu realisasinya. “Dalam waktu dekat ini kami akan ajukan proposal tentang pendanaan operasional dilapangan langsung ke Bupati Kotim,” tutupnya.(fin)
Dia mengatakan, hingga kini pihaknya tidak bisa menjalankan tugas yang telah diberikan surat Keputusan (SK) oleh Bupati Kotim untuk mengawasi dan melakukan evaluasi pendistribusian BBM di Kabupaten Kotim. “Dana operasional belum ada,” katanya kepada Radar Sampit diruang kerjanya kemarin (28/7).
Dana operasional yang dibutuhkan memang cukup besar sekitar Rp50 juta melalui anggaran APBD Kotim. Akan tetapi, hingga sekarang belum direalisasikan. “Kami sudah mengajukan besaran dana yang akan digunakan untuk biaya operasional tetapi belum direspon. Dan nanti akan kami ajukan langsung melalui Bupati,” ujarnya.
Sebelumnya, lanjut Juliansyah, pihaknya telah mengajukan proposal dalam anggaran perubahaan karena memang tidak ada dana pihaknya akan meminta langsung kepada Bupati Kotim. “Pendanaan kami akan minta langsung ke Bupati Kotim semoga saja direspon,” tandasnya.
Sedangkan mengenai tugas dilapangan, tambahnya, pihaknya belum bisa turun kelapangan karena terkendala dana operasional sehingga harus menunggu sampai dikucurkan. “Bagaimana mungkin tanpa dana untuk turun kelapangan. Ya, paling tidak untuk uang minum segelas minerallah,” celetuknya.
Apa saja tugas para tim pengawas BBM ini? Dengan cepat Juliansyah menjelaskan, pihaknya hanya sekedar melakukan pengawasan misalnya, mencatat keluar masuknya truk pada saat mengisi ke SPBU, menyusun dokument hingga mengawasi pihak SPBU yang menjual minyak kejerigen. “Setelah melakukan pengawasan kemudian melakukan evaluasi setelah itu disampaikan kepada Bupati Kotim untuk ditindaklanjuti,” paparnya.
Mengenai lamanya pengawasan hingga evaluasi Juliansyah tidak bisa memprediksikan karena menyesuaikan dengan keadaan dilapangan. “Sampai keadaan kembali normal, tugas ini akan kami hentikan,” tegasnya.
Dia berharap, pemkab bisa merealisasikan dana operasional tim pengawasan BBM ini karena masyarakat sudah lama menunggu realisasinya. “Dalam waktu dekat ini kami akan ajukan proposal tentang pendanaan operasional dilapangan langsung ke Bupati Kotim,” tutupnya.(fin)
Komentar
Posting Komentar